ASOSIASI WARTAWAN DEMOKRASI INDONESIA.
CHAMEUH RM JU8ARA INFORMASI MEDIA.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengikuti Rapat Koordinasi dengan Menko Polhukam mengenai Otonomi Khusus Provinsi Papua yang berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Jumat, 6 November 2020. Dalam rapat ini terdapat pembahasan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk terus membangun Papua sehingga Papua dapat lebih sejahtera. Bukti komitmen ini tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Kehadiran Inpres No. 9/2020 diharapkan dapat mewujudkan terobosan dan lompatan pembangunan melalui transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hilir ke hulu; kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana; SDM unggul, inovatif berkarakter dan kontekstual Papua; Infrastruktur dasar dan ekonomi; tata kelola pemerintahan dan keamanan dnegan tetap menghormati HAM.
Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri PPN menyampaikan beberapa strategi yang perlu dijalankan sebagai pendekatan dalam mengelola Papua. Pendekatan tersebut mencakup pendekatan pada percepatan kesejahteraan, pendekatan politik dan kelembagaan, pendekatan dialog kultural, pendekatan komunikasi dan diplomasi.
Sejauh ini dalam tolak ukur capaian SDGs, Papua dan Papua Barat memiliki presentasi perubahan yang lebih baik. Dari segi pilar sosial Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua dan Papua Barat terus menurun, walaupun angkanya masih lebih tinggi dibanding capaian nasional.
“Angka melek aksara penduduk usia 15-24 tahun di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah mencapai lebih dari 90%. Capaian ini jauh lebih tinggi dari PNG dan Timor-Leste,” ujar Menteri.
Dari segi pilar lingkungan Papua dan Papua Barat menyumbang lebih dari 1/3 kawasan konservasi perairan yaitu sejumlah 36% dari total luas kawasan konservasi Nasional. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan Pulau Papua adalah 81%.
Dari segi Ekonomi Persentase Rasio Elektrifikasi Papua 94% dan Papua Barat 99% mendekati target nasional 100%. Provinsi Papua Barat terbesar ke-3 di antara negara Asia Pasifik yang menggunakan internet.
“Jika dibandingkan dengan negara-negara di Pasifik, capaian di Provinsi Papua Barat jauh lebih besar dibandingkan sebagian besar negara di Pasifik,” ungkap Menteri.
Jumat, 6 November 2020
Tim Komunikasi Publik
Kementrian PPN/Bappenas
https://linktr.ee/suharsomonoarfa
Follow:
Instagram Menteri PPN: @suharsomonoarfa
Twitter Menteri PPN: @Suharso_M
Fanpage Menteri PPN: Suharso Monoarfa.
DW JR SUTIAMAN ST
